KARAYUKI-SAN (PROSTITUSI JEPANG) DAN KIMIN
DI INDONESIA
Oleh:
Diemas Syahputra
Muhammad Ridho Rachman
Mata Kuliah Kapita Selekta B
FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
UNIVERSITAS INDONESIA
2011
PENDAHULUAN
Pada zaman Meiji (1868-1912), untuk mendukung program
utama yang disebut fukoku kyoohei
(negara kaya militer kuat), pemerintah Jepang menekankan pembangunan sektor
industri dan hubungan dengan negara-negara Barat. Asia (selain Cina) bukanlah
wilayah yang dianggap penting karena banyak yang sedang dalam penguasaan
negara-negara Barat. Namun, tidak berarti sama sekali tidak ada orang Jepang
yang melakukan kontak dengan negara Asia, dan pemerintahan Meiji pun sebenarnya
mengakui hal ini. Pengakuan pemerintahan Meiji akan adanya imigran Jepang di
luar negeri—dalam istilah Jepang disebut kimin—terlihat
dengan ditetapkannya Undang-Undang Perlindungan Imigran pada bulan April tahun
Meiji 29 (1896).[1]
KIMIN[2]
Orang Jepang di Asia Tenggara bukan
imigran yang diorganisir oleh negara. Sebagian besar dari mereka pada dekade
awal adalah kimin, orang-orang yang
ditelantarkan oleh negara yang diselundupkan ke luar Jepang tanpa paspor dan
mencari pekerjaan di luar negerinya dan sering ditipu atau bahkan diculik, yang
akhirnya terbawa arus ke Asia Tenggara.
Ditinjau
dari pertumbuhan komunitas Jepang di Asia Tenggara, khususnya di
Hindia-Belanda, migrasi orang Jepang ke Asia Tenggara dimulai pada awal zaman
Meiji, dan jumlah orang Jepang meningkat dari 2.800 pada tahun 1907, tahun
pertama yang ada datanya, menjadi 19.900 pada tahun 1917, dan menjadi 36.600
pada tahun 1936. Memang diakui jumlah mereka itu kecil, lebih kecil daripada
populasi orang Eropa yang sedikit di Asia Tenggara, belum lagi Cina yang
jumlahnya di Straits Settlements mencapai 224.000 orang pada tahun 1911. Namun
orang Jepang membentuk komunitas cukup besar di pusat-pusat perkotaan –
Singapura, Batavia (Jakarta), Surabaya, dan Manila.
Sifat
komunitas Jepang mengalami perubahan yang cepat dan berarti menjelang akhir
1910-an. Pada tahap pertama, sejak permulaan migrasi Jepang pada awal zaman
Meiji (pada tahun 1880-an) sampai akhir tahun 1910-an, prostitusi merupakan
mayoritas di kegiatan orang Jepang di berbagai pusat perkotaan, khususnya di
Malaya-Inggris dan Jawa. Pada tahap berikutnya, di akhir tahun 1910-an hingga
akhir tahun 1930-an, pekerja kantoran (di Malaya-Inggris, khusunya di
Singapura), pemilik toko bebas dan pegawai (di Hindia-Belanda, khususnya di
Jawa), dan pekerja pertanian dan perkebunan (di Filipina, khususnya di Davao)
menempati sebagian besar dari mereka.
Prostitusi
merupakan landasan sosial-ekonomi bagi komunitas Jepang, khususnya di
Malaya-Inggris dan Hindia-Belanda, sampai akhir tahun 1910-an. Para pelacur
ini, terutama berasal dari Kyushu barat daya, merupakan pelopor komunitas
Jepang. Pada masa itu, pria Jepang sangat tergantung pada wanita, baik secara
langsung mengeksploitasi pelacur sebagai germo dan pemilik bordilnya ataupun
melayani kebutuhan sehari-hari mereka sebagai penarik rickshaw (jinrikisha-fu), tukang cukur, tukang
cuci, tukang foto, tukang gigi, tukang pijat, penjual tekstil (gofuku-sho), pemilik toko perhiasan
(khususnya kulit kerang), toko (bekko-saiku
ten), warung, restoran, dan pemilik bar, dokter umum, dan sebagainya.
Mereka yang mendapatkan penghidupannya dengan berdagang dengan orang pribumi di
pedesaan – pemilik toko kecil-kecil (terutama toko bahan makanan), penjaja obat
(jintan), penjudi kelana dan tukang
taruhan dengan sasaran tembak senjata (shateki)
atau sumpitan (fukiya), atau untuk
permainan seperti lempar gelang (wanage),
dan gasing (bun-mawashi) – juga
berada di pinggiran komunitas Jepang yang mengusahakan pelacuran, seringkali
tergantung pada pemilik bordil dan pelacur untuk mendapatkan uang. Terbawa
masuk ke dalam komunitas Jepang di Asia Tenggara, tanpa uang dan koneksi,
mereka meminjam uang dari pelacur, membawa barang-barang buatan Jepang yang
murah-murah seperti kebutuhan sehari-hari, obat-obatan dan arloji palsu dari
pedagang besar di kota dan menjajakannya di sekeliling pedesaan.
Sebelum
perang Cina-Jepang tahun 1894-1895, orang Jepang memiliki status hukum seperti
Cina dan orang Asia bukan pribumi lainnya. Di Hindia-Belanda mereka adalah
“orang timur asing”, kategori hukum di antara orang Eropa dan Pribumi. Mereka
tidak dapat dan tidak mengharapkan perlindungan dari negara Jepang, karena
konsulat Jepang belum dibuka di sana kecuali di Singapura, di mana kehadirannya
lebih bersifat simbolik daripada nyata. Perhimpunan Orang Jepang (Nipponjin-kai) belum ada dan juga belum
ada sekolah Jepang. Urusan sehari-hari komunitas Jepang ditangani oleh majikan
lokal, kebanyakan mereka itu pemilik bordil yang mendominasi komunitas
tersebut.
Kemenangan
Jepang di dalam perang Cina-Jepang dan perang Rusia-Jepang (1904-1905) membawa
perubahan besar terhadap situasi ini. Munculnya negara Jepang sebagai kekuatan
imperial menaikkan posisi Jepang di koloni Asia Tenggara dalam berbagai hal
yang dapat dirasakan. Di Hindia-Belanda misalnya, sebelum tahun 1898 orang
Jepang sebagai orang timur asing tunduk kepada sistem kependudukan dan pas,
bersama-sama dengan orang Cina. Dengan meningkatnya status sebagai orang Eropa
yang terhormat mereka bebas dari pembatasan itu dan dapat terlibat ke dalam
bidang perdagangan yang dikehendakinya, sepanjang mereka mendapat izin dari
Residen Belanda.
Tetapi,
sebelum Perang Dunia I komunitas Jepang di pusat kota-kota besar seperti
Singapura, Batavia, dan Surabaya tetap dilandasi oleh prostitusi, dan situasi
itu baru mulai berubah pada akhir tahun 1910-an. Terputus dari pusat-pusat
metropolitan Eropa karena perang, koloni Asia Tenggara menyediakan pasar yang
dapat dimasuki produk Jepang yang murah. Mereka yang sampai saat itu
kehidupannya menggantungkan diri pada para pelacur menangkap kesempatan itu,
membuka toko bahan makanan di kota-kota dan pedesaan, dan mulai berpindah ke
dalam pekerjaan “terhormat”.
Tentu
saja hal itu bukan hanya karena pelayan toko itu menjadi bebas dan pemilik
bordil tidak suka disebut germo yang menimbulkan transformasi tersebut. Yang
lebih penting adalah karena membuka toko-toko bahan makanan dan memperdagangkan
barang-barang Jepang kepada langganan pribumi itu ternyata menguntungkan.
Terdapat permintaan kebutuhan sehari-hari yang tidak dapat dicukupi oleh
perekonomian metropolitan di Eropa. Penjaja Jepang, penjudi, dan tukang taruhan
yang mengenal daerah itu mendapatkan tempat yang baik untuk bermukim di situ
dan membuka toko kecil-kecilan, membawa masuk barang-barang Jepang dengan
mendapat kredit dari pemilik toko Jepang di kota-kota pelabuhan, dan menjualnya
kepada orang pribumi. Mereka yang mendapatkan penghidupannya dengan menjual
makanan kepada pelacur Jepang juga pindah ke pedesaan dan membuka toko.
Barang-barang Jepang laku keras. Pemilik toko besar berpindah ke bidang bisnis
ekspor-impor. Perusahaan Jepang yang besar-besar membuka kantor cabangnya di
kota-kota besar. Bank Jepang dan perusahaan pelayaran menyusul dan juga membuka
kantor cabang serta agen.
Transformasi
komunitas Jepang paling tampak jelas di Jawa dan Malaya-Inggris. Di Jawa, para
penjaja, penjudi kelana (yang berkeliaran), tukang taruhan, juga para penyelam
yang terbawa arus kembali dari Australia, membuka toko Jepang. Perusahaan dagang Jepang yang besar-besar, bank, dan
perusahaan pelayaran juga membuka kantor cabang dan agen di Singapura,
Surabaya, dan kota-kota pelabuhan lain.
Ekspansi
“kepentingan Jepang” di Asia Tenggara pada akhir tahun 1910-an dan tahun
1920-an menarik perhatian Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, dan kita
dapat memperoleh gambaran yang menarik mengenai kepentingan Jepang di Jawa
Timur dan Jawa Tengah pada tahun 1924 dari laporan konsul Amerika di Surabaya,
Rollin R. Winslow, yang dikirim ke Washington. Menurut laporan ini, populasi
orang Jepang adalah 627 di Surabaya, 135 di Karesidenan Pasuruan, dan 23 orang
di Malang, dan “praktis di semua distrik jumlah orang Jepang berada di urutan
kedua setelah orang Belanda”. Mereka membuka toko-toko kecil dan tinggal di
situ, dan pada tahun 1920-an tampak peningkatan perhatian pada karet dan
perkebunan tebu. Sebuah pabrik “Gedaren”, di dekat Semarang dimiliki oleh Nagai
Seito (Nagai Sugar Refinery), yang memiliki 666 bahu tanah olahan dan menghasilkan 96.000 pikul gula pada tahun
1923.
Terdapat
dua buah bank Jepang di Surabaya: Bank of Taiwan, yang memiliki cabang di
Batavia, Semarang dan juga Surabaya; dan Yokohama Specie Bank. Kedua bank ini
didirikan karena adanya perdagangan gula dengan Jepang. Terdapat 25 perusahaan
dagang Jepang dengan kantor-kantornya di Surabaya, termasuk Mitsui Bussan
(sekarang Mitsui Corporation), Arima Shoten, dan Tokyo Menka. Kecuali itu,
terdapat “empat dari tukang foto Jepang yang pasti ada”, dua toko emas dan
reparasi arloji, sebuah toko lentera, delapan toko pengecer, dan empat tukang
cukur Jepang. Di Semarang, terdapat enam belas perusahaan Jepang, termasuk
Mitsui Bussan, Nanyo Shokai, Nanyo Soko, Nippon Menka (Japan Cotton Trading),
Nomura Trading, dan Toyo Menka. Banyak pula perusahaan besar tertarik pada
perdagangan gula. Barang-barang dari kapas, korek api, teh, mainan, dan
keramik, adalah ekspor utama Jepang, sementara gula, minyak tanah, timah,
kinine, kerang, dan kayu eboni merupakan barang-barang penting yang diimpor
Jepang.
Perdagangan
Jepang sedang berkembang, meluas dari Jepang sampai ke perdagangan eceran di
pedesaan di Jawa pada awal tahun 1920-an dan kimin, orang-orang yang ditelantarkan oleh negara yang terbawa arus
ke Jawa sebagai pemilik toko-toko kecil, penjaja obat-obatan, penjudi kelana dan
tukang taruhan, tukang foto, tukang cukur dan sebagainya itu sekarang
terintegrasi menjadi jaringan orang Jepang yang meluas.
Tidak
mengherankan bahwa yang menandai permulaan keberhasilan ini adalah pembentukan
konsulat Jepang di kota-kota besar di Asia Tenggara. Konsulat dibuka di Batavia
pada tahun 1910 dan di Surabaya pada tahun 1919. Konsulat Jepang tidak menyukai
komunitas Jepang yang menggantungkan diri pada prostitusi sejak konsulat itu
satu demi satu didirikan antara akhir tahun 1890-an dan tahun 1910-an.
Kampanye
yang berhasil mengenai penghapusan prostitusi Jepang dengan tegas menandai
terbukanya zaman baru sebagai orang Jepang yang terhormat di koloni Asia
Tenggara, yang sekarang dengan rapi diklasifikasikan ke dalam kategori
pekerjaan terhormat dalam pandangan negara Jepang. Orang-orang Jepang ini
menyatakan perasaannya sebagai bangsa kelas satu dengan berbagai cara.
Migrasi Jepang ke Asia Tenggara pada awalnya lebih
didorong oleh keinginan untuk berdagang sebagai mata pencaharian utama, dan ini
banyak dilakukan oleh penduduk di Jepang Selatan, khususnya Kyushu, yang
wilayahnya kurang subur. Saat itu mereka menyebut wilayah Asia Tenggara dengan
sebutan Nanyoo yang arti secara
harfiah adalah Lautan Selatan. Di Indonesia, pada tahun 1897 terdapat 125 orang
Jepang yang terdiri dari 25 laki-laki dan 100 perempuan. Sementara itu, menurut
survei dari Konsulat Jepang di Indonesia pada tahun 1909 terdapat 782 orang
Jepang, terdiri dari 437 (atau 55.9%) adalah perempuan.[3] Mereka terlibat
dalam aktivitas pertanian, perikanan, perdagangan, dan juga dalah improper
trades seperti pelacuran dan usaha rumah-rumah bordil.
Pelacuran yang dilakukan perempuan-perempuan Jepang di
luar negaranya pada masa itu lazim disebut karayuki-san.
Jumlah karayuki-san pada masa awal Meiji sekitar 100.000 orang, tersebar di
Siberia, Manchuria, Amerika, dan terutama Asia Tenggara. Merekah hampir berasal
dari seluruh Jepang. Beberapa dari mereka berasal dari Hokkaido, Kanto, Tohoku,
Shikoku, Hokuriku, dan juga Kyushu. Namun, yang terbanyak berasal dari Kyushu
bagian barat daya, yaitu dari Semenanjung Shimabara dan kepulauan miskin yang
bernama Amakusa, tempat istilah karayuki-san
itu berasal.[4]
Indonesia sebagai salah satu wilayah Asia Tenggara
juga merupakan daerah yang banyak didatangi karayuki-san.
Di sini sebenarnya sudah ada pelacuran yang lebih dahulu hidup, bahkan
diawasi oleh penguasa saat itu, yaitu pemerintah kolonial Belanda. Kedatangan karayuki-san menjadikan dunia pelacuran
di Indonesia semakin kompleks.
Pada suvei pemerintah tahun 1905, jumlah warga Eropa
yang tinggal di Indonesia sekitar 80.000. kebanyakan dari mereka adalah
laki-laki, sebagian besar laki-laki itu adalah tentara yang ditugaskan di Indonesia.
Mengingat sebagian besar dari mereka masih berstatus lajang ditambah pula
minimnya wanita Eropa membuat besarnya rumah-rumah pelacuran yang berisi wanita
Indo, Jawa, dan tidak terkecuali wanita Jepang.[5]
Sri Pangastoeti mengemukakan ada empat faktor penarik
dan pendorong seorang wanita Jepang
menjadi karayuki-san. Kemiskinan,
budaya, model dari karayuki-san yang
sukses, dan tujuan ekspansi Jepang. Faktor alam yang tidak subur, gersang, dan
minim sumber air diperparah adanya diskriminasi pemerintah Meiji terhadap para
petani yang selalu menjadi sandaran pemerintah untuk mengisi kas negara karena
jumlah mereka yang sangat besar. Faktor yang kedua adalah budaya patriarki yang
tidak lazim di Amakusa dan Shimabara. Para perempuan bertugas mencari nafkah
untuk keluarganya bahkan sampai jauh ke luar negeri, walaupun di rumah ada ayah
dan saudara laki-laki. Bahkan ada kasus-kasus para wanita dieksploitasi dengan
maksud membantu ekonomi keluarga, mereka ditawari pekerjaan di luar negeri
dengan gaji yang besar yang sebenarnya dijerumuskan oleh keluarganya sendiri.
Eksploitasi oleh laki-laki terdekatnya dimungkinkan karena perempuan dalam
sebuah keluarga patriarkis dianggap sebagai aset yang berharga pada saat
keluarga dalam kondisi ekonomi sulit.
Faktor berikutnya adalah model karayuki-san yang kembali dengan sukses dalam artian kepemilikan
materi. Faktor terakhir, terkait kebijakan pemerintah Jepang yang berusaha
mengembangkan kekuatan ekonominya ke selatan sebagai langkah awal pembentukan
koloni.
Menurut Shimizu Hiroshi terdapat tiga faktor bagi
wanita Jepang yang menyebabkan mereka menjadi karayuki-san. Yang pertama adalah dengan cara penculikan yang
dilakukan oleh agen di rumah bordil atau oleh mucikari. Wanita muda lah yang
biasanya menjadi target penculikan ini dengan didahului iming-iming pekerjaan
kemudian diselundupkan melalui kapal. Yang kedua adalah rasa terkesan pada
cerita kesuksesan para karayuki-san
yang kembali dengan kesejahteraan yang meningkat. Cara ketiga adalah perbuatan
orang tua mereka sendiri yang menyerahkan anaknya pada mucikari dengan imbalan
sejumlah uang.[6]
Karayuki-San Pada
Akhir Abad Ke-19 Sampai Awal Abad Ke-20
karayuki-san
masuk
ke Indonesia melalui Singapura, kemudian menuju Sumatera, setelah itu masuk ke
Jawa. Sebenarnya di Indonesia sendiri sebelum kedatangan para pelacur Jepang,
telah ada pelacur Belanda, Cina, dan Indonesia.[7]
Konsulat Jepang di Singapura bulan Desember 1895
melaporkan bahwa sebagian besar wanita Jepang yang datang ke Indonesia
berprofesi sebagai pelacur (DRO 715.4, Vol.1, Surat Rahasia No.14, tanggal 16
November 1895; De Indische Gids tahun 1907 dan tahun 1910 (1) hal.115—116) dan
dalam data mengenai jenis pekerjaan, para pelacur dimasukkan dalam satu
kelompok dengan pengusaha restoran.[8]
Dari catatan yang cukup lengkap yang dibuat oleh
Muraoka Iheji, seorang broker besar yang banyak membawa wanita Jepang untuk
dijadikan pelacur di Asia Tenggara. Ia berkeliling ke beberapa daerah selain
berdagang juga untuk mendirikan rumah-rumah bordil.
Tabel.1 : Pelacuran Jepang di beberapa kota di
indonesia dalam naskah Muraoka Iheiji
Kota
|
Jumlah bordil
|
Pemilik bordil
|
Karayuki-san
|
Medan
Pontianak
Banjarmasin
Semarang
Batavia
Surabaya
Makassar
Ambon
|
2
Tidak diketahui
Tidak ada
1
2
Tidak ada izin
Kedai kopi
Ice shop
4
Tidak ada
|
Okaya
Umeda Nanigashi
--
Takaragawa (rencana)
Yoshida
Shimatsu
Osono dan Uchida
Tachikawa
Uchida
Nampo dan Ito
Uchida
Doi
Araki
Fukumoto
Egawa (pemain akrobat) tahun 1887 tiba dengan 15
perempuan
|
10
orang
10 orang
10
orang dan 10 dalam rencana
8
orang (rencana)
8
orang
10
orang (rencana)
12
orang
12
orang (rencana)
3
orang
Masing-masing
4
orang
4
orang
5
orang
5
orang
4
orang
Tidak
ada data apakah ke 15 perempuan itu pemain akrobat atau karayuki-san
|
Di indonesia, para karayuki-san
dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu mereka yang berpraktik di rumah-rumah
bordil, ditempatkan sebagai pelacur terselubung di restoran, kedai kopi, salon,
penginapan, dan menjadi pembantu rumah tangga merangkap istri simpanan (gundik).
Para karayuki-san
di kota-kota di Indonesia sebenarnya bukan langsung tiba dari Jepang ke
kota-kota tersebut, tetapi melalui Singapura atau Hong Kong. Kedua tempat
tersebut dapat sekadar menjadi tempat transit, tetapi juga mereka bekerja lebih
dahulu di rumah bordil yang telah ada.
Di Batavia, para karayuki-san
kebanyakan bekerja di rumah-rumah bordil yang dimiliki oleh orang Jepang.
Pejabat konsul Jepang rajin mendata para karayuki-san
tersebut dengan sangat rinci. Menurut data tahun 1913, jumlah perempuan
Jepang yang ada di wilayah kontrol Batavia sebanyak 986 orang. Diperkirakan jumlah
sebenarnya lebih dari 1000 orang dan yang menekuni pekerjaan “bersih” hanya
sekitar 4—5 orang.
Kondisi
Sosial Karayuki-San Di Indonesia
Dalam perjalanan menuju daerah tujuan, karayuki-san banyak mengalami perlakuan
yang tidak manusiawi dari orang-orang yang membawanya. Di indonesia tetap ada
yang mendapat perlakuan buruk tetapi ada pula yang mendapat perlakuan relatif
baik, terutama mereka yang menjadi istri simpanan orang Belanda dan Cina.
Tentang perlakukan terhadap istri simpanan Jepang ini,
Konsul Ukita Satoji menceritakan mereka setiap bulan menerima sejumlah gaji.
Namun, ada juga yang diperlakukan sama seperti istri sah tanpa menerima gaji.
Dalam kasus istri simpanan Cina, mereka tidak mendapatkan gaji. Tetapi
terkadang menerima baju atau perhiasan perak dan emas. Para karayuki-san yang menjadi gundik orang
kulit putih biasanya mempunyai penampilan dan tingkah laku yang baik, tetapi
yang menjadi gundik orang Cina kebanyakan kurang sopan dan jarang bergaul
dengan orang Jepang pada umumnya (DRO 4.2.2.27, vol.4, Surat Rahasia No.7
tanggal 19 Maret 1913).[9]
Perlakuan buruk juga dialami oleh karayuki-san yang bekerja di rumah bordil. Para germo memaksa
mereka bekerja tanpa mengenal waktu. Kadang pula mereka memeras uang hasil
kerja para pelacur dan menggunakannya untuk berjudi.
Selain masalah perlakuan, penderitaan yang dialami
para karayuki-san juga terkait dengan
kesehatan. Pekerjaan mereka sebagai pelacur sangat rentan terhadap penyakit
kelamin dan penyakit khas daerah tropis seperti malaria.
Fakta yang sering dialami para karayuki-san adalah masalah diskriminasi. Dari segi profesi, sikap
merendahkan dan dianggap sebagai warga kelas dua. Bahkan, jika profesi itu
dilakukan di luar negeri, seperti karayuki-san,
dianggap dapat merendahkan martabat bangsa. Sikap simpatik yang biasanya
ditunjukkan oleh sesama warga Jepang, biasanya setelah warga Jepang memahami
latar belakang kehidupan para perempuan tersebut sejak dari kampung halaman
sampai tiba di Indonesia.
Pemerintah Belanda pun mempunyai sikap yang tidak jauh
berbeda. Peraturan yang dibuat terhadap pelacuran bukan berlatar belakang
moralitas, tetapi lebih banyak menyangkut masalah kesehatan dan lokalisasi, karena
banyak pegawai pemerintah yang tertular penyakit kelamin akibat sering bergaul
dengan para pelacur. Masalah moralitas lebih banyak ditangani oleh para
misionaris bekerja sama dengan sebuah organisasi di Belanda yang menentang
penculikan perempuan.
Setelah dalam status politik Jepang disejajarkan
dengan ras Eropa pada tahun 1899, terdapat sisi-sisi yang menguntungkan para karayuki-san ini. Tarif yang diberikan
untuk karayuki-san semalam disamakan
dengan kulit putih. Di Makassar, Ambon, dan Irian, tarif mereka adala 10
gulden, sedangkan pelacur Cina 7 gulden 50 sen. Hal ini berarti secara sosial karayuki-san Iebih dipandang dari asal
bangsanya, bukan pekerjaannya.[10]
Simpulan
Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan berkaitan
dengan karayuki-san dan prostitusi
Jepang ini. Pertama, faktor ekonomi yang menjadi alasan kepergian karayuki-san ke luar negeri, ternyata
tidak hanya menangkut pribadi karayuki-san
dan keluarganya, tetapi juga menyangkut orang-orang yang menjadi perantara.
Kedua, hal yang tidak secara langsung berdampak positif adalah peran karayuki-san secara kultur, yaitu
sebagai perantara untuk memperkenalkan Jepang kepada penduduk Indonesia, baik
pribumi, Cina, maupun orang Belanda. Setelah tiba di Indonesia, mereka
mempelajari bahasa Melayu. Tujuan utamanya memang untuk menjalin komunikasi
dengan tamu, tetapi hal itu amat berguna saat mereka berinteraksi dengan
masyarakat pada umumnya. Ketiga, diskriminasi yang ada di Indonesia masa
kolonial secara sosial mampu meningkatkan kedudukan karayuki-san, karena sebagai warga Jepang yang disejajarkan dengan
orang Eropa mereka mendapat perlakuan yang baik. Meskipun pekerjaan mereka
menurut pemerintahan Jepang sendiri dianggap mengotori martabat bangsa, tetapi
pemerintah kolonial Belanda tetap memperlakukan mereka dengan baik.
Daftar pustaka
Faizal. 2002. Peran Karayuki-San Bagi Pengembangan
Komunitas Jepang di Malaya-Inggris dan Hindia-Belanda Sebelum Perang Dunia II.
Depok: FS UI.(skripsi yang tidak diterbitkan)
Hiroshi, Shimizu. 1992.
Rise and Fall of The Karayuki-San in The
Netherlands Indies from the Late Nineteenth Century to The 190s. Review of
Indonesian and Malaysian Affairs vol.26/2.
Pangastoeti, Sri. 2009.
Dari Kyuushuu ke Ran’in: Karayuki-San dan
Prostitusi Jepang di Indonesia (1885-1920). Yogyakarta: Humaniora vol.21.
Shiraishi dan Takashi Shiraishi. Orang Jepang di Koloni Asia Tenggara. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
[1]
Sri Pangastoeti. Dari Kyuushuu
ke ran’in: karayuki-san dan prostitusi jepang di indonesia (1885-1920).
Humaniora vol.21 (2009). Hlm 138-139.
[2]
Saya Shiraishi dan Takashi Shiraishi. Orang Jepang di Koloni Asia Tenggara.
Yayasan Obor Indonesia. 1998. Hal. 4-20
[3]
Shimizu Hiroshi. Rise and fall
of the karayuki-san in the netherlands indies from the late nineteenth century
to the 190s. Review of Indonesian and Malaysian Affairs (26/2. Summer 1992).
Hlm 19-20.
[4]
Faizal. Peran karayuki-san
bagi pengembangan komunitas jepang di malaya-inggris dan hindia-belanda sebelum
perang dunia II. (Depok. FS UI. 2002). Hlm 1.
[5]
Op. cit,. Shimizu. Hlm 22.
[6]
Ibid. Hlm 24.
[7]
Op. cit,. Sri pangastoeti. Hlm
141
[8]
Ibid.
[9]
Ibid. hlm 147.
[10]
Ibid. Hlm 148.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar